Surat Pemberhentian Empat Ketua RT di Rawa Makmur Dicabut, DPRD Samarinda Putuskan Setelah RDP

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal

Acuankaltim.com, Samarinda – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Samarinda, OPD Pemerintah Kota, dan perwakilan Ketua RT 06, 14, 41, 44 Kelurahan Rawa Makmur menghasilkan keputusan mengejutkan terkait surat pemberhentian empat Ketua RT pada Kamis (1/02/2024). Keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum, demikian ungkap Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal.

RDP yang dilakukan oleh DPRD Samarinda itu melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Camat, dan Kabag Pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“Surat pemberhentian yang disampaikan Lurah Rawa Makmur kepada empat orang RT itu akan dicabut kembali, karena tidak sesuai dengan prosedur,” ungkap Joha.

Keputusan ini menandai kejadian yang cukup unik di Indonesia, di mana surat pemberhentian dari lurah terkait dengan RT dicabut setelah adanya pengakuan kesalahan dari lurah setempat.

“Jadi karena surat pemberhentian dicabut, maka sudah tentu RT yang diberhentikan tadi akan kembali bekerja sebagai RT dan dikembalikan nama baiknya kepada warganya. Karena RT ini adalah warga masyarakat yang dijadikan sebagai contoh,” tegas Joha.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda menyatakan bahwa para Ketua RT merupakan bagian integral dari masyarakat yang menjadi teladan bagi warganya.

“Ini baru pertama kali terjadi mungkin di seluruh Indonesia, ada surat pemberhentian dari lurah kaitan dengan RT tapi lurah setempat sudah mengakui kesalahannya, dan DPRD meminta surat pemberhentian tersebut dicabut,” bebernya.

Joha menekankan pentingnya prosedur hukum yang tepat dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di tingkat lokal.

“Mudah-mudahan dengan adanya keputusan di rapat, tidak ada lagi isu macam-macam dan masyarakat Samarinda dapat menyambut pesta demokrasi dengan baik,” pungkasnya.

Keputusan ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari isu-isu kontroversial dan menciptakan suasana yang kondusif menyambut pesta demokrasi di Samarinda.

Dengan demikian, keputusan untuk mencabut surat pemberhentian empat Ketua RT di Rawa Makmur telah menghasilkan kepastian hukum dan diharapkan dapat mengembalikan stabilitas di tingkat pemerintahan lokal. (adv)

Pos terkait