Acuankaltim.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis, dengan tujuan memberikan kepastian bagi masyarakat terkait produk yang mereka konsumsi. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal paling lambat Oktober 2024.
Abdul Rohim, Ketua Panitia Khusus (Pansus) II tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa ranperda ini juga bertujuan untuk melindungi warga Kota Samarinda dengan memastikan keamanan dan kelayakan produk yang dikonsumsi.
“Masalah sertifikat halal menjadi fokus dalam ranperda ini, terutama terkait proses pengolahan bahan dasar produk, terutama daging,” terang Abdul Rohim.
Proses penyembelihan hewan dan unggas di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) harus sesuai dengan prinsip halal dan higienis. Maskuri, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Samarinda, mengakui bahwa RPU yang bersertifikat halal hanya satu titik, yaitu di daerah Tanah Merah.
“Masalah yang muncul terutama terkait penyebaran RPU yang harus linier dengan tempat-tempat kandang, karena kandang-kandang ini terletak di wilayah Kutai Kartanegara yang mengelilingi kota Samarinda dan menyuplai pasar di Samarinda,” jelasnya.
Dengan adanya usulan ranperda ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal dan higienis di Kota Samarinda, serta memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan standar keamanan dan kelayakan yang tinggi.(Adv)








