Abdul Khairin Bersama DPRD Samarinda Berikan Tenggat Waktu Pencabutan Surat Pemecatan Ketua RT

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Abdul Khairin

Acuankaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Abdul Khairin menyoroti keluhan terkait pemberhentian beberapa Ketua RT yang diduga dilakukan di luar kewenangan oleh kelurahan, oleh sebab itu surat pemberhentian tersebut harus dicabut.

“Harapannya pencabutan surat pemberhentian ini dapat membersihkan nama baik para Ketua RT yang terkena dampak dan pentingnya menyelesaikan masalah ini secara tuntas agar ketertiban dan legitimasi keputusan pemerintahan tetap terjaga,” Ucapnya.

Bacaan Lainnya

Permintaan tersebut disampaikan dengan harapan agar proses pencabutan surat pemberhentian dapat membersihkan nama baik para Ketua RT yang terkena dampak.

Anggota DPRD Samarinda menyoroti urgensi menjaga nama baik dan integritas para Ketua RT yang terkena dampak dari keputusan yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Menurutnya, surat-surat pemberhentian tersebut cacat secara hukum, dan ia mendesak agar surat pencabutan segera dikeluarkan.

Abdul Khairin menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh untuk menjaga ketertiban dan legitimasi keputusan pemerintahan di tingkat lokal.

“Para Ketua RT menantikan pencabutan surat pemberhentian mereka. Kami telah mengirim permohonan untuk keluarnya surat pencabutan paling lambat hari Senin, 5 Februari,” ungkapnya pada Kamis (1/2/2024).

Abdul Khairin juga mengomentari peran lurah dalam pemberhentian tersebut, menyatakan bahwa fungsi dan tugas RT yang diberhentikan seharusnya menjadi kewenangan kecamatan.

“Pencabutan surat pemberhentian merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa proses administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku,” tandasnya.

Abdul Khairin menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah setempat perlu menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan transparan untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan tetap terjaga.

Permintaan pencabutan surat pemberhentian Ketua RT diharapkan dapat memulihkan stabilitas dan memastikan keadilan dalam proses administrasi pemerintahan di Samarinda. (ADV)

Pos terkait