Anhar Berikan Pandangan Terkait Pemecatan Ketua RT di Palaran

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar

Acuankaltim.com, Samarinda – Empat Ketua RT di Palaran, Samarinda menuai kontroversi, halnya RT tersebut diberhentikan karena terlibat dalam kontestasi politik di 2024. Kasus tersebut membuat Anhar, Anggota DPRD Samarinda memberikan pandangannyal.

Menurut Anhar, pemberhentian ketua RT tersebut menjadi sorotan karena terjadi di tahun politik.

Bacaan Lainnya

Pada Kamis (1/02/2024), Anhar menyatakan bahwa keempat ketua RT, yaitu Suprianto, Untung Suryan, Karmanto, dan Pinky Fi’liyan, dipecat dari jabatannya karena terlibat sebagai peserta pemilu, dua di antaranya sebagai Calon Legislatif dan dua lainnya sebagai pengurus partai.

Menurutnya, keputusan ini perlu dikaji ulang mengingat adanya ketentuan dalam Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 1 tahun 2024 dan Rukun Tetangga pasal 11 ayat 1 huruf (k). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat untuk dipilih sebagai pengurus RT adalah tidak boleh menjadi pengurus atau anggota salah satu partai politik.

“Keempat ketua RT tersebut, yaitu Suprianto, Untung Suryan, Karmanto, dan Pinky Fi’liyan, dipecat dari jabatannya karena terlibat sebagai peserta pemilu, dua di antaranya sebagai Calon Legislatif dan dua lainnya sebagai pengurus partai,” Ungkapnya.

Anhar menilai bahwa pemberhentian tersebut perlu dikaji ulang, mengingat keempat ketua RT tersebut dipecat karena menjadi peserta pemilu, baik sebagai Calon Legislatif maupun pengurus partai.

Anhar mengkritik keputusan tersebut dengan merujuk pada aturan Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 1 tahun 2024 dan Rukun Tetangga pasal 11 ayat 1 huruf (k), yang menyatakan bahwa syarat untuk dipilih sebagai pengurus RT adalah tidak boleh menjadi pengurus atau anggota salah satu partai politik.

Anhar, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Palaran, mengkritik keputusan tersebut dengan merujuk pada aturan tersebut. Meskipun ia memahami aturan yang melarang keterlibatan dalam partai politik, Anhar berpendapat bahwa perlu dikaji ulang, terutama karena keempat ketua RT tersebut sudah menjabat sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

“Mereka bertugas membantu tata kelola di level bawah untuk lurah mengkordinasikan kegotongroyongan, pembinaan-pembinaan Pancasila, sehingga tidak boleh sembarang main pecat apa lagi sudah dekat pemilu,” Jelasnya.

Anhar juga menyoroti bahwa keputusan pemberhentian ini bisa menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat Samarinda, terlebih lagi karena dilakukan oleh pihak kelurahan. Ia menekankan perlunya sosialisasi lebih lanjut terkait peraturan tersebut agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat.

“Kita berharap agar pemerintah segera meninjau kembali keputusan tersebut, menghindari terjadinya dampak yang merugikan dan adanya kesenjangan di tengah masyarakat,” tandasnya. (adv)

Pos terkait