Acuankaltim.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermas) Kota Samarinda di gedung perwakilan rakyat yang berlokasi di JL. Basuki Rahmat.
Fokusan dalam RDP tersebut ialah membahas dua isu yang sangat penting bagi kemajuan kota tepian pembahasan pertama ialah bagaimana upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan program kerja pengentasan kemiskinan di kota Samarinda.
“Rapat membahas Penanggulangan atau penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),” jelas Ketua komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti pada Rabu (5/6/2024).
Dijelaskan pula oleh Puji, dari 26 jenis PMKS menurut batasan Kemensos RI hanya memenuhi 17 kriteria saja dan data tersebut telah di himpun dari berbagai OPD yang ada di Kota Samarinda.
“Urgensi penghimpunan data terkait data masyarakat yang masuk dalam kriteria PMKS sangat kurang dan akhirnya tertuju pada masalah anggaran,” tambahnya.
Hal ini juga berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 66 tahun 2022 menetapkan 41 kriteria warga miskin, dengan kota ini masuk dalam 11-18 terindikasi kriteria miskin, namun tidak termasuk dalam kriteria miskin ekstrem.
“Kebanyakan yang miskin adalah pendatang yang belum memiliki KTP,” ungkapnya.
Puji menyampaikan bahwa dari data yang ada, terdapat ratusan keluarga yang terdata sebagai miskin ekstrem dan sudah mendapat penanganan dari pemerintah kota.
“989 KK ini, saat ini ditangani tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kemiskinan yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Samarinda bekerja sama dengan beberapa OPD terkait. Di bulan Juni, Pemerintah akan menganggarkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 300 ribu rupiah setiap bulannya,” pungkasnya.(Adv)








