Acuankaltim.com, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) IIkembali menggelar rapat guna membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis di gedung DPRD Kota Samarinda.
Dalam rapat kali ini pansus II turut mengundang berbagai pihak untuk dimintai pendapat seperti Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, serta perwalilan pelaku UMKM .
Ketua Pansus II Abdul Rohim, menjelaskan rapat yang telah berlangsung merupakan upaya untuk mengumpulkan masukan guna menyempurnakan draft Raperda sehingga dapat segera di sahkan menjadi Perda.
“Kita mengundang stakeholder dari dinas, BP POM, MUI, Halal Center UNMUL, dan UINSI. Banyak hal yang kita bahas, namun fokus kami adalah bersama UMKM untuk menangkap apa yang menjadi keluhan dan masalah hingga kami bisa fasilitasi dalam rancangan raperda,” ungkap Abdul Rohim pada hari Rabu (5/6/2024).
Sebagaimana juga Rohim menjelaskan bahwa apa yang saat ini di kerjakan oleh Pansus II merupakan turunan dari undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal dan higienis, yang menetapkan bahwa pelaku usaha harus memiliki sertifikat dan kita akan sesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di Samarinda.
“Ini penting karena undang-undang sudah mengatur, sehingga pelaku usaha wajib memiliki sertifikat. Jika tidak, mereka akan dikenai sanksi. Kami tidak ingin pelaku UMKM kita terkena sanksi di Oktober 2024 nanti,” jelasnya.
Rohim juga memastikan bahwa produk hukum yang sedang dirinya dan anggota pansus lainnya kerjakan semata-mata tidak untuk mempersulit pelaku usaha akan tetapi agar pengusaha kecil dapat bersaing dengan produk besar di pasaran dan menjamin kwalitas tersebut aman di konsumsi bagi masyarakat.
Selain itu pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terkait agar produk hukum yang telah dibuat dapat diterima dan dipahami oleh Masyarakat khusunya pelaku UMKM lokal.
“Kami dari pemerintah melakukan pola edukasi dan sosialisasi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dalam melakukan komunikasi ke masyarakat,” pungkasnya.(Adv)








