DPRD Samarinda Minta Penanganan Stunting Tetap Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi (ist)

Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Samarinda. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, yang meminta pemerintah tetap memprioritaskan program yang menyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan DPRD Kota Samarinda terus menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai dampak efisiensi terhadap pelaksanaan sejumlah program. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan penghematan anggaran dan pencapaian target pembangunan di sektor sosial.

Bacaan Lainnya

“Kami di DPRD sering menerima keluhan dari OPD soal efisiensi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan berbagai program, termasuk yang berkaitan dengan isu sosial,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Menurut Ismail, penanganan stunting merupakan program yang membutuhkan komitmen jangka panjang karena tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup pemenuhan gizi, edukasi keluarga, perbaikan sanitasi, hingga pendampingan bagi ibu hamil dan balita. Oleh sebab itu, sinergi antar-OPD harus terus diperkuat agar setiap program dapat berjalan efektif dan saling mendukung.

Ia menilai keberhasilan menekan angka stunting juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Edukasi mengenai pola asuh anak, pemenuhan gizi seimbang, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil dan balita harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kita memang diminta mengencangkan ikat pinggang, tapi pelayanan yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak boleh terdampak,”

Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda tetap memberikan perhatian terhadap program pencegahan dan penanganan stunting melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi sebaiknya difokuskan pada belanja yang tidak bersifat prioritas sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terjaga.

Menutup penjelasannya, Ismail menilai evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi Samarinda yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing pada masa mendatang. (Adv/DPRD Samarinda)

Pos terkait