Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mendesak Pemerintah Kota Samarinda membuka secara rinci daftar utang daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp671 miliar. Menurutnya, transparansi diperlukan agar DPRD dapat memastikan asal-usul, status, serta mekanisme penyelesaian setiap kewajiban yang masih tercatat dalam pembukuan pemerintah daerah.
Iswandi menjelaskan, Komisi II telah meminta pemerintah menyampaikan data utang berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD), kontrak dengan pihak ketiga, umur utang, status verifikasi, hingga sumber anggaran yang akan digunakan untuk pembayarannya.
“Kemudian kita juga minta rincian hutang daerah yang sebesar 671 miliar berdasarkan OPD, berdasarkan kontrak pihak ketiga, umur hutang, status verifikasi, dan sumber pembayarannya,” ujar Iswandi, saat ditemui awak media di kantor DRD Kota Samarinda, Jumat (10/7/2026).
Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan DPRD, Iswandi menyebut sekitar Rp400 miliar berasal dari kewajiban tahun anggaran 2025. Sementara sisanya merupakan akumulasi utang dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini belum diselesaikan, bahkan terdapat kewajiban yang telah tercatat sejak 2016.
“Jadi utang 2025 itu 400-an, yang sisanya itu utang-utang dari tahun sebelumnya. Malah saya temukan masih ada yang dari 2016, 2023, 2024, yang sampai sekarang akhirnya mengotori pembukuan pemerintah kota,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu, menegaskan seluruh data tersebut perlu diklasifikasikan kembali untuk memastikan status masing-masing utang, termasuk kemungkinan ada yang telah dihapus buku atau masih menjadi kewajiban aktif pemerintah.
Selain itu, Komisi II juga akan mendalami apakah terdapat kewajiban yang berkaitan dengan sengketa hukum atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Iswandi, langkah tersebut penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menyusun prioritas pembayaran dan memastikan setiap kewajiban diselesaikan secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. (Adv/ DPRD Samarinda)








